Pemberontakan Angkatan Perang
Ratu Adil (APRA)
Pada saat pertama pemerintah RIS- yang mana Dr Moh
Hatta jadi Perdana Menteri tak sedikit kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah.
Baik rongrongan dari luar, maupun dari dalam tubuh sendiri.
Pembentukan APRIS ternyata menimbulkan
ketegangan-ketegangan yang mengakibatkan terjadinya serentetan pertumpahan
darah Diantara kalangan TNI sendiri ada tantangan dan keengganan untuk
bekerjasama dengan bekas anggota tentara Belanda, dengan KNIL, KL, KM dan
sebagainya yang dilebur kedalam APRIS.
Sebaliknya dipihak KNIL ada tuntutan agar bekas
kesatuannya ditetapkan sebagai alat dari Negara Bagian. Juga tantangan dari eks
serdadu KNIL yang merasa was-was akan nasib mereka jika dilebur dalam tubuh
APRIS bersama dengan TNI. Mereka takut kehilangan kedudukannya kalau Belanda
pergi dari Indonesia.
Diantara mereka adalah gerakan apa yang mereka namakan
"APRA" (Angkatan Perang Ratu Adil) dibawah pimpinan Kapten Raymond
Westerling. Ya, Kapten inilah yang dengan para pengikutnya pada tahun 1947
telah membuat terror di Sulawesi Selatan yang terkenal bengis dan kejam dengan
pembantaian dalam waktu singkat mencapai sekitar 40.000 korban rakyat
Indonesia.
Dengan menggunakan nama "Ratu Adil"
Westerling mencoba mengetahui rakyat Indonesia, seakan-akan merekalah yang
"ditungggu-tunggu" rakyat sesuai dengan ramalan Joyoboyo, dan mereka
pulalah yang akan memerintah Indonesia yang rakyatnya sudah lama menderita.
Ketegangan-ketegangan pun terjadi dalam pertentangan
politik yang menajam antara golongan "Federalis" yang tetap ingin
mempertahankan Negara Bagian terhadap golongan "Unitaris" yang
menginginkan Negara Kesatuan.
Tujuan
APRA sebenarnya untuk mempertahankan bentuk Federal Indonesia, oleh sebab itu
beberapa Pengusaha Perkebunan dan tokoh-tokoh Belanda berdiri di belakang
Westerling.
Kebrutalan
APRA menjadi-jadi, karena mereka telah memberikan "ultimatum" kepada
Pemerintah RIS dan Negara Pasundan, supaya mereka diakui sebagai "Tentara
Pasundan" dan menolak untuk membubarkan Negara "boneka" tersebut.
Sudah tentu "ultimatum" tersebut tidak digubris oleh Pemerintah RIS,
yang sebagaimana diketahui Perdana Menterinya adalah Bung Hatta.
Maka pada tanggal 23 Januari 1950 pagi-pagi benar
dengan diperkirakan membawahi 800 tentara KNIL, terdiri dari pelarian-pelarian
pasukan payung, barisan pengawal "Stoottroepen" dan polisi Belanda
dengan dilindungi oleh kendaraan berlapis baja, mereka "menyerbu"
kota Bandung. Dan untuk beberapa lamanya mereka dapat "kuasai" kota Bandung.
Setiap
anggota APRIS (TNI) yang mereka temui-baik itu bersenjata atau tidak ditembak
mati di tempat. Perlawanan dapat dikatakan tidak ada, karena penyerbuan
tersebut tidak terduga sama sekali. Pun mengingat kesatuan-kesatuan Siliwangi
baru beberapa saat saja memasuki kota Bandung, setelah
perdamaian terdapat sebagai hasil KMB. Staf Divisi Siliwangi yang pada hari itu
hanya dijaga 15 prajurit, diserang dengan tak terduga. Seorang Perwira
menengah-Letkol Lembong tewas menjadi keganasan APRA. Dalam penyerbuan APRA ini
79 anggota APRIS/TNI gugur.
Pemerintah RIS untuk memperkuat pertahanan kota Bandung mengirimkan
bala bantuan antara lain dari kesatuan-kesatuan polisi dari Jawa Tengah dan
Jawa Timur, yang ketika itu sedang berada di Jakarta. Pun pada hari itu juga TNI dapat
mengkonsolidasi kekuatannya, dan akhirnya gerombolan APRA dapat dipaksa
mengundurkan diri kota Bandung.
Operasi
penumpasan dan pengejaran gerombolan APRA ini yang sedang melakukan gerakan
mundur, segera dilakukan oleh Kesatuan TNI. Dalam suatu pertempuran di daerah
Pacet pada tanggal 24 Januari 1950 pasukan TNI berhasil menghancurkan sisa-sisa
gerombolan APRA.
Di kota Bandung juga diadakan
pembersihan dan penahanan terhadap mereka yang terlibat, termasuk beberapa
tokoh Negara Pasundan. Setelah melarikan diri dari Bandung, Westerling masih ingin melanjutkan
"Petualangannya" di Jakarta. Ia merencanakan gerakannya untuk
menangkap semua Menteri RIS yang sedang menghadiri Sidang Kabinet dan
membantainya, persis semacam apa yang pernah Westerling lakukan dulu dengan rakyat
Sulawesi Selatan tetapi gerakan tersebut dapat digagalkan, dan ternyata bahwa
"otaknya" adalah Sultan Hamid II, yang juga duduk di Kabinet RIS,
tapi zonder portofolio.
Sultan Hamid II dapat segera ditangkap, sedangkan
Westerling setelah melihat kegagalannya APRA di Bandung dan juga gagal usahanya
"menangkap" para Menteri RIS dalam Sidang Kabinet RIS di Jakarta,
sempat melarikan diri ke luar negeri dengan menumpang pesawat Catalina milik
Angkatan Laut Belanda, dan dengan demikian berakhirlah "petualangan"
Westerling untuk mengacau di Indonesia yang telah membawa korban Rakyat
Indonesia beribu-ribu banyaknya, dan tak akan dilupakan oleh Bangsa Indonesia
selama-lamanya. )Penulis adalah pejuang 1945)
Latar belakang
Pada bulan November 1949, dinas rahasia militer Belanda
menerima laporan, bahwa Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang
mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan yang diterima Inspektur
Polisi Belanda J.M. Verburgh pada 8 Desember 1949 menyebutkan bahwa nama
organisasi bentukan Westerling adalah "Ratu Adil Persatuan Indonesia"
(RAPI) dan memiliki satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil
(APRA). Pengikutnya kebanyakan adalah mantan tentara KNIL dan yang desersi dari
pasukan khusus KST/RST. Dia juga mendapat bantuan dari temannya orang Tionghoa,
Chia Piet Kay, yang dikenalnya sejak berada di kota
Medan.
Pada 5 Desember malam, sekitar pukul 20.00 dia
menelepon Letnan Jenderal Buurman van Vreeden, Panglima Tertinggi Tentara
Belanda, pengganti Letnan Jenderal Spoor. Westerling menanyakan bagaimana
pendapat van Vreeden, apabila setelah penyerahan kedaulatan Westerling
berencana melakukan kudeta terhadap Sukarno dan kliknya. Van Vreeden memang
telah mendengar berbagai kabar, antara lain ada sekelompok militer yang akan
mengganggu jalannya penyerahan kedaulatan. Juga dia telah mendengar mengenai
kelompoknya Westerling.
Jenderal
van Vreeden, sebagai yang harus bertanggung-jawab atas kelancaran
"penyerahan kedaulatan" pada 27 Desember 1949, memperingatkan
Westerling agar tidak melakukan tindakan tersebut, tapi van Vreeden tidak
segera memerintahkan Westerling.penangkapan
Surat
ultimatum
Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 1950, Westerling
mengirim surat
kepada pemerintah RIS yang isinya adalah suatu ultimatum. Dia menuntut agar
Pemerintah RIS menghargai Negara-Negara bagian, terutama Negara Pasundan serta
Pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS
harus memberikan jawaban positif dalm waktu 7 hari dan apabila ditolak, maka
akan timbul perang besar.
Ultimatum Westerling ini tentu menimbulkan kegelisahan
tidak saja di kalangan RIS, namun juga di pihak Belanda dan dr. H.M. Hirschfeld
(kelahiran Jerman), Nederlandse Hoge Commissaris (Komisaris Tinggi Belanda)
yang baru tiba di Indonesia. Kabinet RIS menghujani Hirschfeld dengan berbagai
pertanyaan yang membuatnya menjadi sangat tidak nyaman. Menteri Dalam Negeri
Belanda, Stikker menginstruksikan kepada Hirschfeld untuk menindak semua
pejabat sipil dan militer Belanda yang bekerjasama dengan Westerling.
Pada 10 Januari 1950, Hatta menyampaikan kepada
Hirschfeld, bahwa pihak Indonesia
telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Sebelum itu,
ketika Lovink masih menjabat sebagai Wakil Tinggi Mahkota (WTM), dia telah
menyarankan Hatta untuk mengenakan pasal exorbitante rechten terhadap
Westerling. Saat itu Westerling mengunjung Sultan Hamid II di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebelumnya,
mereka pernah bertemu bulan Desember 1949. Westerling menerangkan tujuannya,
dan meminta Hamid menjadi pemimpin gerakan mereka. Hamid ingin mengetahui
secara rinci mengenai organisasi Westerling tersebut. Namun dia tidak
memperoleh jawaban yang memuaskan dari Westerling. Pertemuan hari itu tidak
membuahkan hasil apapun. Setelah itu tak jelas pertemuan berikutnya antara Westerling
dengan Hamid. Dalam otobiografinya Mémoires yang terbit tahun 1952, Westerling
menulis, bahwa telah dibentuk Kabinet Bayangan di bawah pimpinan Sultan Hamid
II dari Pontianak,
oleh karena itu dia harus merahasiakannya.
ertengahan Januari 1950, Menteri UNI dan Urusan
Provinsi Seberang Lautan, Mr.J.H. van Maarseven berkunjung ke Indonesia untuk
mempersiapkan pertemuan Uni Indonesia-Belanda yang akan diselenggarakan pada
bulan Maret 1950. Hatta menyampaikan kepada Maarseven, bahwa dia telah memerintahkan
kepolisian untuk menangkap Westerling.
Ketika
berkunjung ke Belanda, Menteri Perekonomian RIS Juanda pada 20 Januari 1950
menyampaikan kepada Menteri Götzen, agar pasukan elit RST yang dipandang
sebagai faktor risiko, secepatnya dievakuasi dari Indonesia. Sebelum itu, satu
unit pasukan RST telah dievakuasi ke Ambon dan tiba di Ambon
tanggal 17 Januari 1950. Pada 21 Januari Hirschfeld menyampaikan kepada Götzen
bahwa Jenderal Buurman van Vreeden dan Menteri Pertahanan Belanda Schokking
telah menggodok rencana untuk evakuasi pasukan RST.
Desersi
Pada 22 Januari pukul 21.00 dia telah menerima
laporan, bahwa sejumlah anggota pasukan RST dengan persenjataan berat telah
melakukan desersi dan meninggalkan tangsi militer di Batujajar.
Mayor KNIL G.H. Christian dan Kapten KNIL J.H.W. Nix
melaporkan, bahwa kompi "Erik" yang berada di Kampemenstraat malam
itu juga akan melakukan desersi dan bergabung dengan APRA untuk ikut dalam
kudeta, namun dapat digagalkan oleh komandannya sendiri, Kapten G.H.O. de Witt.
Engles segera membunyikan alarm besar. Dia mengontak Letnan Kolonel TNI
Sadikin, Panglima Divisi Siliwangi. Engles juga melaporkan kejadian ini kepada
Jenderal Buurman van Vreeden di Jakarta.
Antara pukul 8.00 dan 9.00 dia menerima kedatangan
komandan RST Letkol Borghouts, yang sangat terpukul akibat desersi anggota
pasukannya. Pukul 9.00 Engles menerima kunjungan Letkol Sadikin. Ketika
dilakukan apel pasukan RST di Batujajar pada siang hari, ternyata 140 orang
yang tidak hadir. Dari kamp di Purabaya dilaporkan, bahwa 190 tentara telah
desersi, dan dari SOP di Cimahi dilaporkan, bahwa 12 tentara asal Ambon telah
desersi.
Kudeta
Namun upaya mengevakuasi Reciment Speciaale Troepen,
gabungan baret merah dan baret hijau terlambat dilakukan. Dari beberapa bekas
anak buahnya, Westerling mendengar mengenai rencana tersebut, dan sebelum
deportasi pasukan RST ke Belanda dimulai, pada 23 Januari 1950 Westerling
melancarkan kudetanya. Subuh pukul 4.30, Letnan Kolonel KNIL T. Cassa menelepon
Jenderal Engles dan melaporkan: "Satu pasukan kuat APRA bergerak melalui
Jalan Pos Besar menuju Bandung."
Westerling dan anak buahnya menembak mati setiap
anggota TNI yang mereka temukan di jalan. 94 anggota TNI tewas dalam
pembantaian tersebut, termasuk Letnan Kolonel Lembong, sedangkan di pihak APRA,
tak ada korban seorang pun.
Sementara
Westerling memimpin penyerangan di Bandung,
sejumlah anggota pasukan RST dipimpin oleh Sersan Meijer menuju Jakarta dengan maksud
untuk menangkap Presiden Soekarno dan menduduki gedung-gedung pemerintahan.
Namun dukungan dari pasukan KNIL lain dan TII (Tentara Islam Indonesia) yang diharapkan Westerling tidak
muncul, sehingga serangan ke Jakarta
gagal total.
Setelah puas melakukan pembantaian di Bandung, seluruh pasukan RST dan
satuan-satuan yang mendukungnya kembali ke tangsi masing-masing. Westerling
sendiri berangkat ke Jakarta, dan pada 24 Januari 1950 bertemu lagi dengan
Sultan Hamid II di Hotel Des Indes. Hamid yang didampingi oleh sekretarisnya,
dr. J. Kiers, melancarkan kritik pedas terhadap Westerling atas kegagalannya
dan menyalahkan Westerling telah membuat kesalahan besar di Bandung. Tak ada perdebatan, dan sesaat
kemudian Westerling pergi meninggalkan hotel.
Setelah itu terdengar berita bahwa Westerling
merencanakan untuk mengulang tindakannya. Pada 25 Januari Hatta menyampaikan
kepada Hirschfeld, bahwa Westerling, didukung oleh RST dan Darul Islam, akan
menyerbu Jakarta.
Engles juga menerima laporan, bahwa Westerling melakukan konsolidasi para
pengikutnya di Garut, salah satu basis Darul Islam waktu itu.
Aksi militer yang dilancarkan oleh Westerling bersama
APRA yang antara lain terdiri dari pasukan elit tentara Belanda, menjadi berita
utama media massa
di seluruh dunia. Hugh Laming, koresponden Kantor Berita Reuters yang pertama
melansir pada 23 Januari 1950 dengan berita yang sensasional. Osmar White,
jurnalis Australia dari Melbourne Sun
memberitakan di halaman muka: "Suatu krisis dengan skala internasional
telah melanda Asia Tenggara." Duta Besar Belanda di AS, van Kleffens
melaporkan bahwa di mata orang Amerika, Belanda secara licik sekali lagi telah
mengelabui Indonesia, dan serangan di Bandung dilakukan oleh "de zwarte
hand van Nederland" (tangan hitam dari Belanda).
Pemberontakan Rakyat Maluku Selatan (RMS)
Pada 25 April 1950
RMS hampir/nyaris diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro-Belanda yang di antaranya adalah Dr. Chr.R.S. Soumokil bekas jaksa agung Negara Indonesia
Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Ir. J.A. Manusama dan J.H.
Manuhutu.
Pemerintah Pusat yang mencoba menyelesaikan
secara damai, mengirim tim yang diketuai Dr. J. Leimena sebagai misi
perdamaian ke Ambon. Tapi kemudian, misi yang
terdiri dari para politikus, pendeta, dokter dan wartawan, gagal dan pemerintah
pusat memutuskan untuk menumpas RMS, lewat kekuatan senjata. Dibentuklah
pasukan di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang.
Pada 14 Juli 1950 Pasukan ekspedisi APRIS/TNI
mulai menumpas pos-pos penting RMS. Sementara, RMS yang memusatkan kekuatannya
di Pulau Seram dan Ambon, juga menguasai perairan laut Maluku Tengah,
memblokade dan menghancurkan kapal-kapal pemerintah.
Pemberontakan ini berhasil digagalkan secara
tuntas pada bulan November 1950, sementara para pemimpin RMS mengasingkan diri
ke Belanda. Pada 1951 sekitar 4.000 orang Maluku
Selatan, tentara KNIL beserta keluarganya (jumlah keseluruhannya sekitar 12.500
orang), mengungsi ke Belanda, yang saat itu diyakini hanya untuk sementara
saja.
RMS di Belanda lalu menjadi pemerintahan di
pengasingan. Pada 29 Juni 2007 beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS
di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhono pada hari keluarga nasional di
Ambon. Pada 24 April 2008 John Watilette perdana menteri pemerintahan RMS di
pengasingan Belanda berpendapat bahwa mendirikan republik merupakan sebuah
mimpi di siang hari bolong dalam peringatan 58 tahun proklamasi kemerdekaan RMS
yang dimuat pada harian Algemeen Dagblad yang menurunkan tulisan tentang
antipati terhadap Jakarta menguat. Tujuan politik RMS sudah berlalu seiring
dengan melemahnya keingingan memperjuangkan RMS ditambah tidak adanya donatur
yang bersedia menyisihkan dananya, kini hubungan dengan Maluku hanya menyangkut
soal sosial ekonomi. Perdana menteri RMS (bermimpi) tidak menutup kemungkinan
Maluku akan menjadi daerah otonomi seperti Aceh Kendati tetap menekankan tujuan
utama adalah meraih kemerdekaan penuh.
Pemimpin
Pemimpin pertama RMS dalam pengasingan di
Belanda adalah Prof. Johan Manusama, pemimpin
kedua Frans Tutuhatunewa
turun pada tanggal 25 april 2009. Kini John Wattilete adalah pemimpin RMS
pengasingan di Belanda.
Dr. Soumokil
mengasingkan diri ke Pulau
Seram. Ia ditangkap di Seram pada 2 Desember 1962, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer,
dan dilaksanakan di Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 12 April 1966.
Dukungan
Mayoritas penduduk Maluku pada saat RMS
didirikan beragama Islam dan Kristen secara
berimbang, Namun dengan adanya budaya "Pela Gandong", dapatlah
dikatakan bahwa di Kepulauan Maluku, seluruh lapisan dan segenap Masyarakat
Maluku bersatu secara kekeluargaan, baik ber-agama Kristen, Islam, maupun agama
Hindu dan Budha, semuanya bersatu. Demikian saat itu RMS berbeda dengan
sekarang, sudah banyak pendatang-pendatang baru dari daerah Sulawesi Selatan,
Tengah, Tenggara, Jawa Madura maupun daerah lainnya di Indonesia.
sehingga hanya sekelompok kecil lah masyarakat yang mempunyai hubungan keluarga
dengan para pengungsi RMS di Belanda yang terus memberikan dukungan, sedangkan
mayoritas masyarakat Maluku kontemporer melihat peristiwa pemberontakan RMS
sebagai masa lalu yang suram dan ancaman bagi perkembangan kedamaian dan
keharmonisan serta upaya pemulihan setelah perisitiwa kerusuhan Ambon.
RMS di Belanda
Oleh karena kemerdekaan RMS yang di
Proklamirkan oleh sebagian besar rakyat Maluku, pada tanggal 24 April 1950 di
kota Ambon, ditentang oleh Pemerintah RI dibawah pimpinan Sukarno - Hatta, maka
Pemerintah RI meng-ultimatum semua para aktifis RMS yang memproklamirkan
berdirinya Republik Maluku Selatan untuk menyerahkan diri kepadda pemerintah
RI, sehingga semua aktifis RMS itu ditangkapi oleh Pasukan2 Militer yang
dikirim dari Pulau Jawa.
Karena adanya penangkapan yang dilakukan oleh
militer Pemerintah RI, maka para pimpinan teras RMS tersebut, ber-inisiatif
untuk menghindar sementara ke Negeri Belanda, kepindahan para pimpinan RMS ini
mendapat bantuan sepenuhnya dari Pemerintah Belanda pada saat itu. Dengan
adanya kesediaan bantuan dari Pemerintah Belanda untuk mengangkut sebagian
besar rakyat Maluku dengan biaya sepenuhnya dari Pemerintah Belanda, maka
sebagian besar rakyat di Maluku yang beragama kristen, memilih dengan
kehendaknya sendiri untuk pindah ke Negeri Belanda. Pada waktu itu, Ada lebih dari 15.000
rakyat Maluku yang memilih pindah ke negeri Belanda.
Pindahnya sebagian rakyat maluku ini, oleh
Pemerintahan Sukarno-Hatta, diissukan sebagai "PENGUNGSIAN PARA PENDUKUNG
RMS", lalu dengan dalih pemberontakan, pemerintah RI menangkapi para
Menteri RMS dan para aktifisnya, lalu mereka dipanjarakan dan diadili oleh
pengadilan militer RI, dengan hukuman berat bahkan dieksekusi Mati.
Di Belanda, Pemerintah RMS tetap menjalankan
semua kebijakan Pemerintahan, seperti Sosial, Politik, Keamanan dan Luar
Negeri. Komunikasi antara Pemerintah RMS di Belanda dengan para Menteri dan
para Birokrat di Ambon berjalan lancar
terkendali. Keadaan ini membuat pemerintahan Sukarno tkdak bisa berpangku
tangan menyaksikan semua aktivitas rakyat Maluku, sehingga dikeluarkanlah
perintah untuk menangkap seluruh pimpinan dengan semua jajarannya, sehingga
pada akhirnya dinyatakanlah bahwa Pemerintah RMS yang berada di Belanda sebagai
Pemerintah RMS dalam pengasingan Dengan bekal dokumentasi dan bukti perjuangan
RMS, para pendukung RMS membentuk apa yang disebut Pemerintahan RMS di
pengasingan.
Pemerintah Belanda mendukung kemerdekaan RMS,
Namun di tahun 1978 terjadi peristiwa Wassenaar, dimana beberapa elemen
pemerintahan RMS melakukan serangan kepada Pemerintah Belanda sebagai protes
terhadap kebijakan Pemerintah Belanda. Oleh Press di Belanda dikatakanlah
peristiwa itu sebagai teror yang dilakukan para aktifis RMS di Belanda. Ada
yang mengatakan serangan ini disebabkan karena pemerintah Belanda menarik
dukungan mereka terhadap RMS. Ada lagi yang menyatakan serangan teror ini
dilakukan karena pendukung RMS frustasi, karena Belanda tidak dengan sepenuh
hati memberikan dukungan sejak mula. Di antara kegiatan yang di lansir Press
Belanda sabagai teror, adalah ketika di tahun 1978 kelompok RMS menyandera 70
warga sipil di gedung pemerintah Belanda di Assen-Wassenaar.
Selama tahun 70an, teror seperti ini
dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS, seperti kelompok Komando
Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama lain (atau setidaknya
sekutu dekat) Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Kelompok ini merebut sebuah kereta
api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada juga kelompok sempalan
yang tidak dikenal yang pada tahun 1977 menyandera 100 orang di sebuah sekolah
dan di saat yang sama juga menyandera 50 orang di sebuah kereta api.
Sejak tahun 80an hingga sekarang aktivitas
teror seperti itu tidak pernah dilakukan lagi.
Kerusuhan
Pada saat Kerusuhan Ambon yang
terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba memakai
kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan
bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah
ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam
masa itu, walaupun sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab
dan aktor dibalik kerusuhan Ambon.
Pada tanggal 29 Juni 2007, beberapa elemen
aktivis RMS berhasil menyusup masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional
yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para pejabat dan tamu
asing. Mereka menari tarian Cakalele seusai Gubernur Maluku menyampaikan
sambutan. Para hadirin mengira tarian itu
bagian dari upacara meskipun sebenarnya tidak ada dalam jadwal. Mulanya aparat
membiarkan saja aksi ini, namun tiba-tiba para penari itu mengibarkan bendera
RMS. Barulah aparat keamanan tersadar dan mengusir para penari keluar arena. Di
luar arena para penari itu ditangkapi. Sebagian yang mencoba melarikan diri
dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat. Pada saat ini (30 Juni 2007) insiden
ini sedang diselidiki. Beberapa hasil investigasi menunjukkan bahwa RMS masih
eksis dan mempunyai Presiden Transisi bernama Simon Saiya. Beberapa elemen RMS
yang dianggap penting ditahan di kantor Densus 88 Anti Teror